Media Warga+62.My.id – Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya di bawah kepemimpinan saat ini mendapat sorotan keras dari aktivis dan pegiat sosial. Pemerintah dinilai belum menunjukkan arah kepemimpinan yang jelas, sehingga roda birokrasi berjalan carut-marut.
Sorotan itu datang dari Habib, dari Eksponen 96 bersama Ketua Pembina Yayasan PADI Nusantara, Iwan Restiawan. Ia menilai, buruknya tata kelola birokrasi menjadi akar dari mandeknya pembangunan dan pelayanan publik di Kota Tasikmalaya.
Menurut Habib, Wali Kota Tasikmalaya saat ini tidak memiliki roadmap kepemimpinan yang terukur. Tidak ada visi besar yang diterjemahkan dalam program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Wali Kota tidak punya roadmap pemimpin. Tidak ada perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang jelas. Akibatnya, semua berjalan tanpa arah,” ujar Habib, Selasa, (16/09/2026).
Dampak dari ketiadaan roadmap tersebut, kata dia, terlihat dari buruknya komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Sejauh ini, hubungan antara Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Tasikmalaya terkesan tidak harmonis dan tidak produktif. Tidak ada sinergi dalam membahas kebijakan strategis untuk kepentingan warga.
“Sejauh ini, apa capaian kerja pemerintahan sekarang yang dampaknya dirasakan masyarakat? Hampir tidak ada. Yang ada hanya kegiatan seremonial,” tegasnya.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah menonjolnya peran Wakil Wali Kota dalam hampir setiap kegiatan pemerintahan. Bahkan, di berbagai agenda resmi, Wakil Wali Kota terlihat lebih dominan dibandingkan Wali Kota.
Kondisi ini, menurut Habib, menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik. Apakah memang Wali Kota tidak mampu menjalankan perannya, atau justru sengaja menyuruh Wakil Wali Kota untuk tampil di depan?
“Publik bertanya-tanya, ini memang ketidakmampuan Wali Kota atau memang disuruh? Ini tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan. Harus ada pembagian tugas yang jelas sesuai aturan,” katanya.
Situasi yang tidak kondusif ini, lanjutnya, berimbas langsung kepada Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungan Pemkot Tasikmalaya. Para ASN disebut menjadi korban dari buruknya manajemen pemerintahan.
Salah satu buktinya adalah kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai atau (TPP) ASN. Kebijakan tersebut sangat memukul semangat kerja birokrasi di saat beban kerja terus dituntut maksimal.
“Yang jadi korban itu ASN. Mereka bekerja, tapi TPP dipotong. Bagaimana mau pelayanan maksimal kalau kesejahteraan pegawainya saja dipangkas?” ujarnya.
Lebih jauh, Habib menilai situasi carut-marut ini dimanfaatkan oleh orang-orang di sekeliling Wali Kota yang mengaku dekat dengan kekuasaan. Muncul kelompok yang bermain proyek, menarik uang ke pengusaha, dan melakukan manuver untuk kepentingan pribadi dengan mencatut nama Wali Kota.
“Ini bahaya. Ketika pemimpin lemah, maka akan muncul matahari-matahari kecil di sekelilingnya. Ada yang bermain proyek, narik duit ke pengusaha, mengaku orang dekat Wali Kota,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti mandulnya fungsi pengawasan DPRD Kota Tasikmalaya. Sebagai lembaga legislatif yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif, DPRD dinilai terkesan bungkam dan tidak bersuara terhadap kondisi yang terjadi saat ini.
“Fungsi pengawasan DPRD di mana? Mereka diam melihat birokrasi carut-marut, melihat ASN menjerit karena TPP dipotong, melihat pembangunan tidak jelas arahnya. DPRD jangan hanya jadi stempel,” pungkasnya.
Habib berharap ada evaluasi total terhadap tata kelola pemerintahan agar Kota Tasikmalaya tidak semakin tertinggal.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan baik dari pemkot maupun pihak DPRD.***