Media Warga+62.My.id — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Yod Mintaraga, M.PA, turun langsung ke Desa Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya. Ia membekali puluhan anggota Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM dengan materi "Peduli Informasi dan Literasi Digital".
Kegiatan itu berlangsung di GOR Desa Rajapolah, Kecamatan Rajapolah, Selasa, (11/8/2026). Turut hadir perangkat desa, pengurus karang taruna, dan pegiat media sosial setempat.
KIM Disebut Garis Depan Penangkal Hoaks
Dalam pemaparannya, politisi Partai Golkar 8 periode ini menegaskan posisi strategis KIM. Menurutnya, KIM adalah penghubung utama antara pemerintah dengan warga di tingkat bawah.
“Kawan-kawan KIM ini ujung tombak informasi di desa. Kalau KIM paham digital, maka desa kita akan terlindungi dari hoaks, penipuan online, sampai adu domba di medsos,” tegas Yod.
Ia mengingatkan, di era serba cepat sekarang, kecepatan penyebaran informasi tidak bisa dihentikan. Yang bisa dilakukan adalah memperkuat kemampuan masyarakat untuk menyaring dan memverifikasi.
3 Kunci Literasi: Akses, Pemahaman, dan Produksi
Yod menjabarkan ada tiga hal yang wajib dikuasai KIM ke depan.
Pertama, akses. Warga desa harus mendapat informasi yang benar dan tidak tertinggal perkembangan teknologi.
Kedua, pemahaman. Masyarakat harus mampu menganalisis berita, membedakan fakta dan opini, serta tidak mudah percaya pada konten provokatif.
Ketiga, produksi. KIM didorong beralih dari sekadar penerima informasi menjadi pembuat konten.
“Literasi digital bukan cuma jago main HP. Tapi juga soal etika bermedia. Ingat, jempol kita menentukan opini. Satu kali share berita keliru bisa merusak hubungan tetangga. Maka cek dulu, saring dulu, baru bagikan,” pesannya.
“Jangan hanya jadi penonton. KIM harus jadi kreator. Angkat cerita Rajapolah yang maju, UMKM batiknya, produk kerajinannya. Tunjukkan ke dunia bahwa Tasikmalaya punya banyak potensi,” tambahnya.
DPRD Jabar Siap Dukung Penguatan KIM
Yod juga menyatakan komitmen DPRD Jabar untuk mengawal peningkatan kapasitas KIM. Ke depan ia akan mendorong adanya pelatihan lanjutan, bantuan sarana pendukung, hingga memasukkan materi literasi digital ke sekolah dan karang taruna.
“Provinsi dan DPRD punya tanggung jawab agar masyarakat tidak gagap teknologi. Literasi ini investasi jangka panjang. Selain mencegah konflik sosial, juga bisa menggerakkan ekonomi digital di desa,” ujarnya.
Ketua KIM Rajapolah yang hadir dalam kegiatan itu menyambut positif. Ia berharap, usai pembekalan ini anggota KIM bisa lebih aktif mengelola media sosial desa, menerbitkan buletin digital, dan bergerak cepat menangkal informasi menyesatkan.(Vhet).***