Media Warga+62.My.id - Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakyat (DPC Pospera) Kota Tasikmalaya menggelar Rapat Koordinasi Daerah di RM Sambal Hejo, Jl. Letjen Mashudi, Selasa,(11/08/2026).
Rakorda ini menjadi langkah awal konsolidasi internal sekaligus pemetaan persoalan rakyat yang akan jadi prioritas perjuangan Pospera di tingkat kota.
Ketua DPC Pospera Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, mengatakan kegiatan ini bertujuan menyamakan visi dengan seluruh pengurus di tingkat kota. Arahan dari DPD juga disampaikan agar ruh organisasi dipahami dengan baik, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Tujuan utama Pospera adalah menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Di tengah kondisi nasional dan daerah yang sedang tidak baik-baik saja, Pospera harus hadir. Baik di bidang sosial, pendidikan, dan sektor lain yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” ujar Kepler.
Selain penguatan ideologi, Rakorda juga membahas pembentukan struktur kepengurusan DPC secara lengkap. Menurut Kepler, struktur organisasi akan segera disusun dalam waktu dekat agar kerja-kerja Pospera di lapangan bisa berjalan lebih sistematis.
“Secara internal kita harus segera merapikan struktur. Setelah ini kepengurusan tingkat kota akan segera dibentuk agar program bisa langsung dieksekusi,” katanya.
Dalam forum tersebut, Pospera menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi warga kota Tasikmalaya. Salah satunya adalah sulitnya akses Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan pelayanan kesehatan yang dinilai belum maksimal, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta.
“Kami melihat masih banyak keluhan masyarakat soal pelayanan kesehatan. Ada yang terhambat administrasinya, ada juga yang pelayanannya kurang. Ini akan kami kawal dan sampaikan ke dinas terkait agar segera ada perbaikan,” tegas Kepler.
Pospera berencana turun langsung ke lapangan untuk menghimpun data dan keluhan warga, lalu meneruskannya kepada pihak berwenang sebagai bentuk advokasi.
Selain kesehatan, Pospera juga menyoroti persoalan hukum yang kerap membelit masyarakat. Dua isu utama yang disorot adalah konflik agraria dan permasalahan di sektor perbankan.
“Ternyata masih banyak persoalan agraria yang belum selesai. Begitu juga dengan urusan perbankan, ada masyarakat yang kesulitan karena ketidaktahuan prosedur atau terjebak masalah. Ini bagian yang harus kita bantu selesaikan,” jelas Kepler.
Ia menegaskan, Pospera hadir bukan untuk tumpang tindih dengan lembaga lain, melainkan sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dan lembaga terkait.
“Intinya Pospera berjuang untuk kemaslahatan masyarakat. Kita ingin memastikan suara rakyat didengar dan ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Dengan Rakorda ini, DPC Pospera Kota Tasikmalaya menargetkan dalam waktu dekat sudah memiliki program kerja konkret. Mulai dari posko pengaduan pelayanan kesehatan, pendampingan hukum agraria, hingga edukasi literasi keuangan agar warga tidak mudah dirugikan.(Vhet)***