Media Warga+62.My.id – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Demokrat, H. Saeful Bachri, S.H, M.A.P, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026.
Acara berlangsung di salah satu rumah makan di Jalan Ir. H. Djuanda, Kota Tasikmalaya, Senin (20/07/2026), dan dihadiri masyarakat serta para kader.
Kehadiran Saeful Bachri ke Tasikmalaya merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi. Ia ingin memastikan program dan anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat maupun provinsi benar-benar sampai dan dijalankan sesuai aturan.
Dalam sambutannya, Saeful Bachri menegaskan kegiatan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program pemerintah. Kedua, menyerap aspirasi warga sebagai bahan evaluasi dan masukan di tingkat provinsi.
"Kami turun ke daerah untuk memastikan program dan anggaran yang diturunkan berjalan dengan baik, sesuai ketentuan, dan tepat sasaran. Selain itu kami juga ingin mendengar langsung keluhan dan usulan masyarakat," jelas Saeful.
Ia menyebut pengawasan tidak bisa hanya dilakukan dari ruang rapat di Bandung. Politisi harus hadir ke lapangan, bertemu warga, dan melihat langsung kondisi di bawah.
Forum diskusi berlangsung terbuka. Sejumlah warga dan kader menyampaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur, bantuan sosial, pendidikan, hingga pelayanan publik.
Salah satu isu yang mencuat dalam pertemuan adalah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau (SPMB). Saeful menyoroti pelaksanaan tahun ini masih memiliki sejumlah kekurangan.
Menurutnya, waktu sosialisasi terkait regulasi SPMB terlalu singkat. Akibatnya banyak masyarakat, terutama orang tua murid, belum memahami persyaratan dan alur pendaftaran.
"Ini harus jadi catatan penting untuk evaluasi. Sosialisasi jangan mepet. Beri waktu yang cukup agar masyarakat paham, terutama terkait kebijakan baru seperti adanya sekolah Maung," ujarnya.
Sekolah Maung merupakan program sekolah unggulan yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saeful menilai keberadaan sekolah ini perlu disosialisasikan lebih masif agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
"Jangan sampai karena kurang informasi, anak-anak justru kehilangan hak untuk sekolah. Pemerintah provinsi, dinas pendidikan, sampai tingkat kabupaten/kota harus satu suara dalam menyampaikan informasi," tegasnya.
Saeful memastikan seluruh masukan yang ia terima akan dibawa ke rapat Komisi II DPRD Jabar. Data dan keluhan warga akan menjadi bahan kajian untuk perbaikan kebijakan dan pengawasan anggaran 2026.
"Komisi II membidangi pemerintahan, otonomi daerah, dan pelayanan publik. Jadi setiap aspirasi masyarakat sangat penting bagi kami untuk merumuskan rekomendasi kepada pemerintah provinsi," katanya.
Ia juga mengajak masyarakat agar tidak ragu menyampaikan persoalan. "DPRD adalah rumah rakyat. Silakan sampaikan, karena dari situlah kami tahu apa yang harus dibenahi," pungkasnya.
Kegiatan ditutup dengan sesi dialog interaktif. Warga dan para kader tampak antusias menyampaikan usulan, mulai dari kesejahteraan sosial, hingga peningkatan kualitas layanan dasar di wilayahnya.***