Media Warga+62.My.id – Keluhan warga Kota Tasikmalaya kembali mencuat akibat pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN. Jadwal pemadaman dinilai tidak memperhatikan waktu krusial masyarakat, terutama di bulan Juni saat mayoritas sekolah menggelar agenda pelepasan siswa.
Kepala SMP Persis Gandok, Arip Ripandi, menyoroti dampak langsung pemadaman terhadap kegiatan sekolah. Menurutnya, listrik padam saat acara kelulusan dan pelepasan siswa jelas mengganggu.
“Pemadaman boleh, tapi harus tepat waktu. Jangan di saat padat aktivitas seperti bulan Juni ini. Sekolah sedang menggelar agenda penting, butuh sound system, proyektor,dan lainnya. Kalau mati lampu, acara kacau,” ujarnya, (Sabtu 20 Juni 2026).
Arip menambahkan, pihak sekolah sudah menyusun rangkaian acara sejak jauh hari. Pemadaman mendadak membuat panitia kelabakan mencari genset dadakan. Biaya pun membengkak, padahal anggaran sekolah terbatas.
“PLN seharusnya koordinasi dulu dengan dinas pendidikan. Lihat kalender akademik. Jangan asal padam,” tegasnya.
Keluhan serupa datang dari pengurus Masjid Al Muhajirin Dadaha. Akibat listrik padam, pompa air masjid tidak berfungsi. Air wudhu tidak mengalir saat waktu salat tiba. Jamaah terpaksa menunda wudhu atau mencari masjid lain.
“Masjid itu fasilitas umum. Jamaah banyak, apalagi waktu Zuhur dan Asar. Kalau air mati, ibadah terganggu. Kasihan jamaah,” kata salah satu pengurus masjid.
Warga menilai PLN kurang sensitif terhadap kebutuhan dasar. Pemadaman untuk pemeliharaan memang dipahami, tetapi penjadwalan disebut asal-asalan. Informasi pemadaman pun kerap telat diumumkan. Banyak warga mengaku baru tahu listrik padam saat lampu sudah mati. Akibatnya, usaha kecil seperti warung es, laundry, dan bengkel las rugi karena aktivitas terhenti.
Di era digital, listrik bukan lagi kebutuhan sekunder. Belajar daring, transaksi online, hingga penyimpanan bahan makanan di kulkas sangat bergantung pada pasokan listrik. Mematikan listrik saat jam produktif sama dengan mematikan urat nadi ekonomi warga.
Warga mendesak PLN mengevaluasi pola pemadaman. Pertama, umumkan jadwal minimal H-3 lewat RT, RW, dan media sosial resmi agar warga siap. Kedua, hindari jam padat kegiatan seperti pukul 08.00 hingga 15.00, terutama saat musim kelulusan sekolah dan ibadah salat wajib. Ketiga, prioritaskan fasilitas publik seperti sekolah, masjid, dan puskesmas agar tidak ikut dipadamkan.
Pemadaman untuk perbaikan jaringan sah-sah saja. Namun, jika caranya merugikan hajat hidup orang banyak, PLN perlu introspeksi. Listrik memang milik negara, tetapi pelayanan tetap harus berorientasi pada rakyat. Jangan sampai dalih pemeliharaan justru memadamkan kepercayaan publik.
Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan dari pihak PLN.***