Media Warga+62.My.id – Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, (MBG), yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, (BGN), menjadi sorotan publik. Penetapan mantan Kepala BGN beserta sejumlah pejabat lain sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dinilai sebagai peringatan agar program strategis nasional ini dijalankan transparan dan akuntabel.
Menanggapi hal itu, Ketua Karang Taruna Kecamatan Cipedes sekaligus Wakil Ketua KNPI Kota Tasikmalaya, Eman Sulaeman, menegaskan proses hukum tidak boleh mengaburkan tujuan mulia MBG untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda.
"Program MBG tujuannya sangat baik. Namun ketika muncul dugaan penyimpangan hingga pejabat tinggi ditangkap, ini alarm bahwa tata kelola harus dibenahi menyeluruh. Jangan sampai kepercayaan masyarakat turun karena ulah segelintir oknum," kata Eman, Jum'at,(22 Juni 2026).
Ia mendorong pemerintah memperkuat sistem pengawasan, membenahi mekanisme penunjukan mitra, dan memastikan setiap rupiah anggaran bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Menurutnya, dugaan praktik menyimpang harus jadi bahan evaluasi agar MBG kembali ke tujuan awal.
Eman juga menyoroti pelaksanaan MBG di Kota Tasikmalaya yang masih perlu disempurnakan. Mulai dari kualitas pelayanan, variasi menu, hingga pelibatan pelaku UMKM lokal sebagai pemasok dapur.
"Kalau UMKM lokal diberi kesempatan masuk rantai pasok MBG, manfaatnya lebih luas. Bukan hanya gizi anak meningkat, tapi ekonomi masyarakat bergerak dan lapangan kerja terbuka," ujarnya.
Ia menilai sinergi MBG dengan Koperasi Desa Merah Putih dan UMKM harus diperkuat. Dengan begitu, perputaran ekonomi terjadi di daerah dan anggaran negara langsung dirasakan warga.
Di akhir pernyataan, Eman mengajak semua pihak mendukung penegakan hukum sekaligus mendorong reformasi tata kelola program.
"Kritik ini bukan menolak MBG, melainkan agar program yang memakai uang rakyat dikelola profesional, transparan, dan tepat sasaran. Semoga kejadian yang melibatkan mantan pimpinan BGN jadi pelajaran berharga. Jangan ada lagi penyimpangan, supaya masyarakat kembali percaya dan tujuan mulia program tercapai maksimal," tegasnya.
Kasus ini, kata Eman, harus menjadi momentum perbaikan. Transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan ekonomi lokal adalah kunci agar MBG tidak hanya kenyang di atas kertas, tapi benar-benar menyehatkan anak Indonesia dan menguatkan ekonomi daerah.***