Media Warga+62.My.id - Sahabat Aslim (SAs) Kota Tasikmalaya menggelar rapat bersama pengurus dan anggota. Kegiatan berlangsung di Sekretariat SAs, Perum Mega Mutiara Tasik Regency, Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Selasa (25/8/2026).
Rakor kali ini membahas agenda utama, yakni evaluasi kondisi demokrasi nasional yang dinilai perlu terus dijaga bersama.
Ketua SAs Kota Tasikmalaya, Asep Heri, mengatakan pertemuan ini menjadi ruang untuk memperkuat kekompakan serta menyusun langkah strategis ke depan.
Ia mengingatkan seluruh anggota dan masyarakat bahwa memahami demokrasi secara utuh adalah kewajiban setiap warga negara.
“Demokrasi di Indonesia termasuk salah satu demokrasi terkuat dan sampai hari ini masih berjalan dengan baik. Karena itu kita harus paham arti demokrasi yang sesungguhnya. Jangan sampai dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas yang mengabaikan moral dan norma yang berlaku,” tegas Asep.
Menurutnya, dalam sistem demokrasi pemimpin dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Konsekuensinya, setiap kebijakan pemerintah yang lahir dari proses demokratis harus dihormati dan ditaati.
Asep juga menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan kritik. Kebebasan berpendapat memang dijamin Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Namun hal itu dipertegas lagi dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aturan tersebut mewajibkan penyampaian pendapat dilakukan dengan menghormati hak orang lain, tidak memaksa, dan tidak melanggar hukum.
“Kalau ada kritik dan saran, sampaikan dengan cara yang baik dan sopan. Jangan menghujat apalagi memprovokasi. Itu bisa memecah belah dan justru berujung pada pelanggaran hukum,” ujarnya.
Di tengah perkembangan teknologi, Asep mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak bertanggung jawab, termasuk konten yang dihasilkan kecerdasan buatan atau AI.
“Di era digital sekarang hoaks dan hasutan cepat menyebar. Mari kita jaga stabilitas keamanan bersama. Jangan biarkan provokator menyusup untuk memecah belah keutuhan NKRI,” tegasnya.
Ia menyebut menjaga demokrasi bukan hanya tugas pemerintah. Organisasi kemasyarakatan juga memiliki peran penting sebagai mitra dalam merawat kondusivitas.
Dalam rakor tersebut, SAs juga merumuskan sejumlah program ke depan. Di antaranya kegiatan kepedulian sosial, edukasi politik bagi pemilih pemula, dan penguatan nilai gotong royong di tingkat kelurahan.
Asep berharap melalui kegiatan rutin ini, SAs bisa terus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di Kota Tasikmalaya.
“Demokrasi yang sehat akan melahirkan pembangunan yang baik. Kalau masyarakat rukun dan dewasa dalam berpolitik, maka program pembangunan akan lebih mudah berjalan,” pungkasnya.
Dengan semangat silaturahmi dan pemahaman demokrasi yang benar, SAs Kota Tasikmalaya berkomitmen menjadi bagian dari solusi menjaga persatuan dan kemajuan daerah.***