Media Warga+62.My.id – Wakil Wali Kota Tasikmalaya Rd. Diky Candranegara turun langsung ke SMK Manangga Pratama, Jalan Bojong Tengah, Kelurahan Cipedes, Jumat 3/7/2026. Kedatangannya untuk mendengar langsung keluhan sekolah swasta saat masa Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB.
Kedatangan Diky disambut Kepala Sekolah dan jajaran guru SMK Manangga. Mereka membuka suara soal kondisi yang semakin berat, salah satunya banyak SMK swasta yang terpaksa tutup karena tidak mendapat murid.
“Saya prihatin. Ada SMK di Kota Tasikmalaya yang gulung tikar karena tidak ada siswa, dan sampai sekarang belum ada solusi,” ujar Diky.
Ia menilai sekolah swasta punya peran besar dalam menyukseskan program wajib belajar 12 tahun pemerintah. Karena itu, ia mendorong SMK swasta untuk terus bertahan dengan meningkatkan mutu pendidikan dan layanan.
Kepala SMK Manangga Pratama, Japar Solihin, S.Pd., M.Pd., menyoroti kebijakan Pemprov Jabar yang menambah jumlah Rombongan Belajar SMK Negeri dari 36 menjadi 46.
Menurutnya, kebijakan itu bertentangan dengan Permendikbud yang mengatur batas maksimal rombel. “Ini mencederai aturan. Yang kami khawatirkan, kualitas pendidikan justru akan turun karena kelas jadi terlalu padat,” katanya.
Japar juga menepis anggapan bahwa sekolah swasta identik dengan biaya mahal. Ia menyebut, SMK swasta telah membentuk komitmen “Sekolah Swasta Kerja Sama” dan mengikuti seluruh kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi.
Mayoritas siswa di SMK swasta, lanjut Japar, berasal dari keluarga desil 4 ke bawah. “Jangan seolah-olah mau mematikan sekolah swasta. Di sini ada ribuan guru yang menggantungkan hidup. Kalau siswa ditarik masif ke negeri, pencairan sertifikasi guru swasta juga terdampak karena tidak ada rombel,” ujarnya.
Japar berharap Pemprov Jabar tidak khawatir berlebihan terhadap keberadaan SMK swasta yang dianggap mahal. Ia menegaskan pendidikan adalah hak setiap anak, sehingga tidak boleh terhenti karena masalah biaya.
“Kalau ada siswa yang tidak mampu bayar, kami tidak akan memaksa. Ijazah juga tidak akan kami tahan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Diky Candra menyatakan Pemkot akan terus menjalin komunikasi dengan Pemprov dan pihak terkait agar ekosistem pendidikan swasta tetap hidup. Menurutnya, negeri dan swasta harus berjalan beriringan, bukan saling mematikan.
Ia juga mengapresiasi komitmen SMK Manangga yang tetap membuka akses seluas-luasnya bagi siswa kurang mampu.
“Tugas kita bersama memastikan tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena kebijakan atau kondisi ekonomi,” kata Diky.
Dengan jumlah SMK swasta yang cukup banyak di Tasikmalaya, Pemkot menilai keberlangsungan sekolah swasta menjadi kunci agar target partisipasi pendidikan menengah kejuruan di kota ini tetap terjaga.***