Media Warga+62.My.id – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tasikmalaya mendapat sorotan tajam. LSM Sajalur mengungkap sejumlah temuan lapangan yang dinilai mengkhawatirkan, mulai dari izin sanitasi hingga limbah dapur yang mencemari lingkungan.
Temuan itu disampaikan langsung dalam audiensi bersama anggota DPRD Kota Tasikmalaya, para camat, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Tasikmalaya, dan dinas terkait. Forum berlangsung di Aula Banggar DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (14/04/2026).
Ketua LSM Sajalur, Nanang Nurjamil, menyebut pihaknya turun langsung mengecek kondisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur produksi MBG. Hasilnya jauh dari harapan. Dari total 115 dapur SPPG yang beroperasi di Kota Tasikmalaya per 14 April 2026, baru 5 yang mengajukan izin, dan hanya 3 dapur yang di ACC dan mengantongi izin PBG dan SLHS.
“Artinya ada ratusan dapur yang jalan tanpa izin. Padahal aturannya jelas, dapur tidak boleh operasional sebelum ada izin SLHS. Ini menyangkut keamanan pangan untuk anak-anak sekolah,” tegas Nanang di hadapan peserta audiensi.
SLHS merupakan syarat wajib yang memastikan dapur memenuhi standar kebersihan, kesehatan penjamah makanan, hingga kelayakan sarana prasarana. Tanpa sertifikat itu, risiko kontaminasi dan keracunan pangan pada penerima MBG menjadi lebih tinggi.
Persoalan tidak berhenti di perizinan. Nanang juga menyoroti buruknya sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di banyak dapur SPPG. Menurutnya, tak sedikit dapur yang membangun IPAL asal jadi. Lebih parah, ada yang langsung membuang limbah ke saluran umum tanpa pengolahan.
“Kalau dibiarkan, ini bom waktu. Limbah dapur bisa mencemari selokan, sungai, dan lingkungan permukiman. Program untuk menyehatkan anak jangan sampai justru merusak lingkungan,” ujarnya.
Sajalur juga mengkritik absennya kantor perwakilan BGN di daerah. Ketidakhadiran unit yang bisa diakses langsung membuat alur koordinasi macet. Ketika warga atau pengawas lapangan menemukan masalah, tidak jelas harus melapor ke mana dan siapa yang bertanggung jawab.
“Komunikasi jadi lambat. Penanganan masalah di lapangan terhambat karena tidak ada kantor yang bisa didatangi. Padahal program ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tambah Nanang.
Menanggapi rentetan temuan itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Anang Safaat, menyampaikan apresiasi atas peran kontrol yang dilakukan LSM Sajalur. Ia menilai masukan dari masyarakat sipil penting agar program nasional berjalan sesuai rel.
Anang berjanji tidak akan membiarkan laporan tersebut berhenti di ruang rapat. Dalam waktu dekat, Komisi III akan turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur SPPG. Tujuannya memverifikasi kebenaran data yang disampaikan Sajalur.
“Kami akan buktikan di lapangan. Kalau memang betul ada SPPG yang belum memiliki SLHS tapi tetap beroperasi, kami tidak akan ragu merekomendasikan kepada kepala daerah untuk menutup sementara SPPG yang bermasalah,” kata Anang.
Ia menegaskan, rekomendasi penutupan sementara bukan untuk menghambat program MBG. Langkah itu justru untuk melindungi penerima manfaat sekaligus memaksa pengelola dapur memenuhi standar yang ditetapkan.
Program MBG merupakan program prioritas pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi peserta didik. Di Kota Tasikmalaya, program ini menyasar ribuan siswa dari jenjang PAUD hingga SMA. Dengan skala sebesar itu, kelalaian pada aspek higiene bisa berdampak luas.
Bagi BGN, keberadaan kantor perwakilan di daerah dinilai mendesak. Unit itu dibutuhkan sebagai pusat informasi, pengaduan, sekaligus kontrol mutu di lapangan. Tanpa itu, pengawasan program raksasa seperti MBG rawan lepas kendali.
Audiensi ini menjadi alarm bagi semua pihak. Sajalur sudah menyalakan lampu kuning. Kini publik menanti langkah nyata DPRD dan Pemkot Tasikmalaya. Sebab makanan bergizi untuk anak bangsa tidak boleh diolah di dapur yang abai pada gizi, higiene, dan lingkungan.***