Media Warga+62My.id - Ballroom Hotel Harmoni Kota Tasikmalaya, Senin (27/04/2026), dipadati para peserta. Mereka mengikuti Bimbingan Teknis pembuatan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa barcode yang digelar Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, H.Dony Maryadi Oekon, S.T.
Bimtek ini jadi jawaban atas kebingungan di lapangan. Banyak petani dan nelayan belum memahami mekanisme baru pembelian BBM bersubsidi.
“Peserta kami beri pemahaman detail, mulai syarat, alur, hingga cara menyusun surat rekomendasi yang benar,” kata Dony Oekon di sela kegiatan.
Surat rekomendasi jadi jalur alternatif ketika sistem barcode terkendala. Dengan dokumen resmi dari dinas terkait, petani dan nelayan tetap bisa mengakses BBM bersubsidi untuk alat pertanian dan melaut.
Di tengah pembekalan teknis, isu geopolitik mencuat. Dony menyinggung dampak konflik Iran-Amerika Serikat terhadap pasokan energi. Ia memastikan stok BBM dalam negeri masih aman. “Ini berkat kerja keras pemerintah agar tidak jadi gejolak di masyarakat,” tegasnya.
Namun Dony tak menutupi kondisi riil. “Kita tidak darurat, tapi juga sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya. Geopolitik yang memanas memicu inflasi dan lonjakan harga minyak dunia. Beban subsidi BBM makin berat bagi APBN.
Untuk menahan tekanan, pemerintah melepas subsidi BBM nonsubsidi. Hasilnya, harga di SPBU naik signifikan. Kondisi diperparah kurs rupiah yang terus melemah terhadap dolar.
“Kalau harga nonsubsidi ditahan, yang babak belur Pertamina. Dia satu-satunya BUMN yang jalankan hilir migas,” ungkap Dony. Ia menyebut, sebelum penyesuaian harga, beban Pertamina tembus Rp6 triliun per bulan.
Dony menegaskan, kenaikan harga bukan kesalahan pemerintah. “Ini dampak geopolitik global. Rantai pasok terganggu, harga minyak mentah naik, kurs goyang. Semua negara kena imbas,” jelasnya.
Karena itu, ia mengajak masyarakat mulai berhemat BBM. Penghematan jadi langkah paling realistis meredam tekanan. Pemerintah pun memberi contoh. Kebijakan Work From Home bagi ASN dan Car Free Day tiap Rabu diterapkan untuk menekan konsumsi.
“WFH dan CFD bukan sekadar seremonial. Ini upaya nyata mengurangi beban. Kalau ASN dan warga kota bisa hemat, kuota subsidi untuk petani-nelayan lebih terjaga,” kata Dony.
Di tengah harga yang fluktuatif, kepastian akses jadi hal krusial. Surat rekomendasi adalah pintu masuknya. Sementara di sisi makro, pesan Dony jelas, krisis global belum reda, hemat energi adalah bentuk bela negara.***