Media Warga+62.My.id - Otoritas Jasa Keuangan OJK Tasikmalaya mendorong penguatan kolaborasi antardaerah untuk memperluas akses keuangan. Salah satunya melalui pertukaran praktik baik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD.
Dorongan itu diwujudkan dalam kegiatan studi komparasi Pemerintah Kota Batam ke Kabupaten Sumedang yang digelar di Sekretariat Daerah, Pusat Pemerintahan Sumedang, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut permintaan Pemkot Batam untuk mempelajari program TPAKD Sumedang. Rombongan Batam terdiri dari perwakilan OJK Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kepri, BPKAD Kota Batam, Dinas Koperasi dan UMKM Batam, Bagian Perekonomian, serta Bagian Perencanaan Keuangan Kota Batam.
TPAKD Jadi Katalis Ekonomi Inklusif
Manajer OJK Tasikmalaya, Putu Arya Wirasetyanta, yang hadir mewakili Kepala OJK Tasikmalaya mengatakan, pertukaran pengalaman antardaerah penting untuk memperkuat implementasi TPAKD di masing-masing wilayah.
“TPAKD harus menjadi penghubung antara potensi ekonomi daerah dengan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui studi komparasi ini, setiap daerah bisa mengadopsi inovasi sesuai karakteristiknya. Tujuannya bukan hanya menaikkan angka inklusi keuangan, tapi juga menggerakkan ekonomi produktif agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Putu.
Ia menegaskan, OJK terus mendorong TPAKD sebagai forum kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Forum ini bertugas mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan dan merancang solusi keuangan yang sesuai potensi lokal.
Dalam sesi pemaparan, TPAKD kabupaten Sumedang membagikan sejumlah program unggulan. Salah satunya pengembangan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif Desa EKI Geotheater Rancakalong.
Program ini memadukan edukasi literasi keuangan dengan penguatan usaha masyarakat berbasis potensi wisata dan ekonomi lokal. Warga diajak memahami produk keuangan sekaligus didorong mengembangkan UMKM di sekitar kawasan geowisata.
Selain itu, Sumedang juga menjalankan Program Pengembangan Ekonomi Daerah PED berbasis komoditas padi. Program ini menyasar peluang pengadaan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis MBG.
Untuk mendukungnya, akses pembiayaan diperkuat melalui Kredit Usaha Rakyat Daerah KURDA. Skema ini dirancang membantu permodalan pelaku usaha kecil dan petani agar rantai pasok pangan daerah bisa berjalan.
“Intinya, keuangan harus nyambung dengan kegiatan ekonomi nyata. Kalau akses pembiayaan lancar, petani bisa tanam, UMKM bisa produksi, dan program pemerintah seperti MBG bisa disuplai dari dalam daerah,” jelas perwakilan TPAKD Sumedang.
Dampak Nyata untuk Masyarakat
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sumedang, Mulyani Toyibah, menyampaikan bahwa seluruh program TPAKD diarahkan agar berdampak langsung ke masyarakat.
“Melalui TPAKD kami menghubungkan potensi unggulan daerah dengan kebutuhan pembiayaan. Contohnya Desa EKI, pengembangan padi untuk MBG, dan penguatan KURDA. Harapannya, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Sumedang bisa terus meningkat,” kata Mulyani.
OJK Tasikmalaya berharap praktik baik Sumedang bisa menjadi referensi bagi Batam dalam merancang program TPAKD sesuai karakteristik Kepulauan Riau.
Dengan sinergi antardaerah, ekosistem keuangan diharapkan tumbuh lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.***