Tasikmalaya, MediaWarga.My.Id – Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kepler Sianturi, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Aula Kecamatan Tawang, Tasikmalaya, pada Selasa malam (10/3/2026).
Kegiatan reses tersebut menjadi ajang dialog langsung antara wakil rakyat dengan masyarakat. Dalam pertemuan itu, berbagai aspirasi dan keluhan disampaikan oleh warga, terutama terkait kesulitan mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh sejumlah bank milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah mengungkapkan bahwa pengajuan KUR mereka kerap mengalami penolakan tanpa penjelasan yang jelas. Kondisi tersebut dinilai menghambat pengembangan usaha masyarakat kecil yang sangat bergantung pada akses permodalan.
Menanggapi hal itu, Kepler Sianturi menyatakan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa bank penyalur KUR guna mengetahui secara langsung penyebab penolakan yang dialami masyarakat.
“Kami akan melakukan sidak ke sejumlah bank Himbara untuk memastikan proses pengajuan KUR berjalan sesuai aturan, transparan, dan tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat,” tegas Kepler.
Ia juga menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh prosedur pengajuan KUR. Kurangnya pemahaman tersebut kerap berujung pada masalah kredit macet, yang sebenarnya masih dapat dicarikan solusi sebelum masuk ke tahap pencatatan dalam sistem pengecekan kredit atau BI Checking.
Menurut Kepler, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah restrukturisasi atau penyesuaian cicilan, misalnya dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran sehingga jumlah cicilan menjadi lebih ringan dan tetap dapat dipenuhi oleh debitur.
Selain itu, Kepler juga menyoroti peran bank daerah dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat. Ia menilai keberadaan BPRS Al Madina masih belum maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Padahal, bank syariah milik pemerintah daerah tersebut memiliki tujuan utama untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar penguatan perekonomian daerah.
“BPRS Al Madina seharusnya bisa lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM, agar mereka mengetahui alternatif pembiayaan yang tersedia,” ujarnya.
Selain persoalan permodalan usaha, warga juga menyampaikan keluhan terkait ketersediaan dan harga pupuk bersubsidi yang dinilai masih sulit diakses oleh sebagian petani di wilayah Kota Tasikmalaya.
Menanggapi hal tersebut, Kepler meminta pemerintah daerah agar memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan dengan baik dan tepat sasaran sehingga dapat membantu para petani dalam menjaga produktivitas pertanian.
“Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas penting bagi daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan pupuk bersubsidi tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh para petani,” katanya.
Kepler Sianturi berharap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Ia juga berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi warga agar program pemerintah, baik di sektor permodalan usaha maupun pertanian, benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Dengan adanya solusi konkret terhadap persoalan akses KUR dan distribusi pupuk bersubsidi, diharapkan perekonomian masyarakat Kota Tasikmalaya dapat semakin berkembang dan kesejahteraan warga terus meningkat. ***