Media Warga+62.My.id – Masa Reses 3 dimanfaatkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PAN, H. Budi Mahmud Saputra,S.E, untuk turun langsung menyerap aspirasi di Kota Tasikmalaya. Tiga instansi strategis jadi tujuan kunjungan, diantaranya,Samsat, Dinas Kesehatan, dan Bappelitbangda.
Kunjungan pertama dilakukan ke Samsat Kota Tasikmalaya. Kedatangan Budi disambut hangat jajaran Samsat. Di sana, ia menampung masukan seputar pelayanan pajak kendaraan, inovasi digital, hingga kendala yang dihadapi petugas di lapangan.
“Samsat ini wajah layanan publik. Harus terus dipermudah agar warga taat pajak,” ujar H. Budi.
Agenda berlanjut ke Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Fokus pembahasan mengerucut pada persoalan BPJS Kesehatan yang non-aktif. Budi menggali data dan hambatan yang menyebabkan ribuan warga belum bisa mengakses layanan kesehatan. Ia mencatat keluhan terkait penolakan dari pusat hingga keterbatasan anggaran daerah untuk reaktivasi.
“Kesehatan hak dasar. Kita cari solusi bersama, baik lewat kebijakan provinsi maupun dorongan ke pusat,” tegasnya.
Titik terakhir kunjungan adalah Bappelitbangda Kota Tasikmalaya. H.Budi berdiskusi mengenai arah pembangunan Kota Tasikmalaya ke depan. Isu penataan ruang, prioritas infrastruktur, hingga sinkronisasi program daerah dengan provinsi jadi bahan bahasan. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar pembangunan tepat sasaran dan dirasakan masyarakat.
Rangkaian kunjungan ini, kata Budi, merupakan bagian dari tugas reses untuk menjaring usulan dan memetakan masalah di daerah pemilihan. Semua catatan dari Samsat, Dinkes, dan Bappelitbangda akan dibawa ke tingkat provinsi.
“Reses bukan sekadar seremonial. Ini cara kami memastikan suara warga Tasikmalaya masuk dalam kebijakan,” jelasnya.
H.Budi berkomitmen mengawal hasil reses agar tidak berhenti di tataran diskusi. Khusus isu BPJS non-aktif, ia akan berupaya mendorong skema bantuan dari provinsi. Sementara untuk pembangunan, ia akan menjembatani kebutuhan Kota Tasikmalaya dalam pembahasan APBD Jabar.
Dengan menyambangi langsung tiga OPD kunci, H. Budi Mahmud Saputra ingin memastikan aspirasi dari bawah tersambung ke kebijakan atas. Dari layanan Samsat, jaminan kesehatan, hingga blueprint pembangunan, semua dirangkum untuk diperjuangkan di Gedung DPRD Jawa Barat.***