Media Warga+62.My.Id – Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd. Diky Candranegara, menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (P3S) tingkat Jawa Barat yang digelar di Aula Repeh Rapih, Gedung Sate, Bandung, Selasa (07/04/2026).
Rakor dipimpin langsung Ketua Tim P3S Jawa Barat, H. Erwan Setiawan, bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. R. Vini Adiani Dewi. Pertemuan ini diikuti seluruh kepala daerah dan tim teknis se-Jawa Barat untuk menyamakan langkah percepatan penurunan stunting.
Diky Candra mengungkapkan, dalam rakor tersebut Erwan Setiawan mengingatkan seluruh daerah agar tidak terlena dengan capaian yang sudah diraih. Meski angka stunting Jawa Barat menunjukkan tren penurunan, kerja kolaboratif lintas sektor harus terus diperkuat.
“Pak Wagub juga menekankan agar setiap daerah terus mendorong asupan protein seperti telur dan susu kepada ibu berisiko stunting setiap bulan,” kata Diky.
Menindaklanjuti arahan itu, Diky menegaskan Pemkot Tasikmalaya berkomitmen penuh mendukung percepatan penurunan stunting lewat program intervensi langsung di tingkat kelurahan. Dua program unggulan yang kini berjalan adalah Pembiakan Ayam Ras Petelur (Paraslur) dan Kangkung Subsidi Lele (KangSule).
“Saat ini kami telah mengembangkan program Paraslur dan KangSule, dan sudah berjalan di beberapa kelurahan,” ungkap Diky Candra melalui pesan WhatsApp, Selasa (07/04/2026).
Program Paraslur mendorong keluarga berisiko stunting memelihara ayam petelur agar kebutuhan protein harian dari telur dapat terpenuhi secara mandiri. Sementara KangSule mengintegrasikan budidaya kangkung dan lele sebagai sumber protein dan sayuran bergizi yang murah serta mudah diakses.
Usai menghadiri rakor, Diky Candra tidak langsung pulang. Ia melanjutkan agenda pertemuan dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat untuk membahas akses jalan menuju SMAN 11 Tasikmalaya.
“Tadi usai menghadiri Rakor, saya langsung ke Bapenda Provinsi Jabar untuk membahas akses jalan SMAN 11. Ya, sambil menyelam minum air lah,” candanya.
Diky menyebut meski SMA merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, ia merasa perlu menginformasikan persoalan tersebut demi kenyamanan siswa dan guru. Saat ini akses jalan menuju SMAN 11 belum ada dan membutuhkan pembebasan lahan serta pembangunan infrastruktur jalan.
“Namun dengan efisiensi di Pemkot serta keterbatasan anggaran yang ada, kami berharap Pemerintah Provinsi bisa membantu perihal akses jalan ke SMAN 11,” harap Diky Candra.***