Salah satu karyawan yang menjadi korban dan enggan disebutkan namanya karena masih dalam proses perselisihan, mengungkapkan modus yang dilakukan perusahaan. Ia mengaku dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri atau resign, di mana format surat tersebut sudah disiapkan secara sepihak oleh pihak Bank Mandiri.
Tekanan itu, menurutnya, diberikan dengan dalih kinerja tidak memenuhi target yang ditetapkan perusahaan. Padahal, target tersebut dinilai tidak realistis dan tidak diimbangi dengan pembinaan yang adil.
"Meskipun saya tidak mau menandatangani surat pengunduran diri itu, tetap saja dikeluarkan dari perusahaan. Alasannya klise, tidak memenuhi target," ungkapnya dengan nada kecewa, Senin (2/11/2026).
Praktik pemaksaan tanda tangan surat resign ini dinilai sebagai modus lama perusahaan untuk menghindari kewajiban membayar hak pesangon sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan dalih mengundurkan diri, perusahaan secara hukum bisa lepas dari kewajiban membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
Ironisnya, praktik ini terjadi di tubuh BUMN yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakan perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia.
Terkait hal tersebut, para karyawan yang menjadi korban tidak tinggal diam. Mereka berencana akan menggandeng organisasi buruh dan serikat pekerja untuk melakukan audiensi resmi ke DPRD Kota Tasikmalaya.
Audiensi tersebut bertujuan untuk menanyakan kejelasan dan meminta DPRD memanggil pihak manajemen Bank Mandiri Tasikmalaya agar menjelaskan dasar hukum dari pemutusan kerja sepihak tersebut.
Langkah ini dianggap penting, karena diduga ada pelanggaran serius terhadap regulasi ketenagakerjaan terbaru.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 serta pembaruan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru saja disahkan pada bulan Oktober 2026, pemerintah telah memperketat aturan mengenai jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing.
Dalam aturan terbaru tersebut, pekerjaan yang boleh dialihdayakan hanya terbatas pada sektor penunjang, di antaranya cleaning service, penyediaan makanan dan minuman, security, pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.
Artinya, pekerjaan inti perbankan seperti marketing, teller, customer service, dan analis kredit tidak boleh di-outsourcing dan tidak boleh diperlakukan semena-mena dengan sistem target yang kemudian dijadikan alat untuk PHK sepihak.
Jika terbukti melakukan PHK tanpa prosedur yang sesuai, mulai dari surat peringatan, bipartit, hingga penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka Bank Mandiri Tasikmalaya diduga telah melanggar asas keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja.
Publik kini menanti keberanian DPRD Kota Tasikmalaya untuk memanggil dan mengusut tuntas dugaan praktik PHK bermodus resign paksa di Bank Mandiri tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Bank Mandiri belum memberi keterangan atau penjelasan terkait permasalahan ini.***