Media Warga+62.My.id - Dengan tagline yang khas Sunda, "Pajak Ngalir, Jalan Lecir", Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. Budi Mahmud Saputra, S.E., gencar memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat.
Bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Budi menggelar Sosialisasi Pajak Daerah Tahun 2026. Acara tersebut dipusatkan di Aula Desa Sukasetia, Jalan Cigorowong, Kecamatan Cisayong, Senin (05/10/2026).
Ratusan peserta dari berbagai unsur hadir, mulai dari Ketua RT dan RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga wajib pajak dari berbagai desa di sekitar Cisayong.
Dalam sambutannya, Budi Mahmud menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya membangun kesadaran kolektif. Ia blak-blakan menyebut kondisi fiskal daerah saat ini sedang berat.
"Hampir semua daerah di Jawa Barat sedang mengalami defisit. Penerimaan tidak sebanding dengan kebutuhan belanja. Makanya kita butuh kolaborasi agar pendapatan asli daerah bisa digenjot, salah satunya dari sektor pajak," ujar Budi.
Menurutnya, paradigma masyarakat tentang pajak harus diubah. Selama ini banyak yang menganggap pajak sebagai paksaan atau beban. Padahal, pajak adalah investasi yang hasilnya akan kembali dinikmati masyarakat sendiri.
"Jangan anggap pajak itu uang hilang. Pajak yang bapak ibu bayarkan itu balik lagi ke kita. Kalau pajaknya lancar ngalirnya, jalannya jadi lecir, mulus. Jembatan diperbaiki, gedung sekolah dibangun, puskesmas jadi bagus," paparnya disambut anggukan peserta.
Politisi PAN itu juga menitipkan pesan agar para tokoh yang hadir menjadi agen perubahan di lingkungannya. Kepatuhan harus dimulai dari para pemimpin di tingkat paling bawah.
"Jika RT dan RW sudah memberi contoh taat, warganya pasti akan ikut. Kita ingin budaya sadar pajak itu tumbuh dari bawah, dari kampung-kampung," imbuhnya.
Di sisi lain, Kasubag Tata Usaha Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Kabupaten Tasikmalaya, Eri Anggoro Kasih, menjelaskan pentingnya kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu penopang utama pembangunan infrastruktur.
Ia juga memaparkan bahwa kini sistem pembayaran pajak semakin dipermudah. Masyarakat tidak harus datang dan antre berjam-jam di Kantor Samsat.
"Saat ini bayar pajak sudah bisa lewat HP pakai aplikasi Sapa Warga. Ada juga layanan Samsat Keliling yang jadwalnya rutin masuk ke kecamatan-kecamatan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk telat bayar pajak," jelas Eri.
Ia mengingatkan, keterlambatan membayar pajak hanya akan merugikan wajib pajak sendiri karena terkena denda. Untuk itu, ia mengajak warga untuk memanfaatkan layanan digital tersebut dan segera melunasi kewajiban perpajakannya sebelum jatuh tempo.***