Media Warga+62.My.id - Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau geotermal di kawasan Gunung Galunggung mendapat penolakan keras. Yayasan Tangtudibuana secara resmi menyatakan sikap menolak proyek tersebut karena dinilai mengancam keberlangsungan Kabuyutan Galunggung sebagai warisan leluhur Sunda-Galuh.
Dalam siaran pers yang dirilis Sabtu (10/10/2026), Yayasan Tangtudibuana menegaskan persoalan Galunggung tidak bisa dipandang semata sebagai isu pemanfaatan energi. Lebih dari itu, ini menyangkut memori kolektif, sakralitas, dan jati diri masyarakat Sunda.
Siaran pers itu dibuka dengan petikan naskah kuno Sunda yang sarat makna: "Muliyana kulit lasun di jaryan, madan na rajaputra, antukna beuang ku sakalaih. Lebih berharga nilai kulit lasun di tempat sampah daripada rajaputra (kabuyutan) akhirnya jatuh ke tangan orang lain." (Koropak 632).
Ketua Yayasan Tangtudibuana, Aa Usep Ebit Mulyana, menjelaskan Galunggung memiliki dimensi yang jauh melampaui bentang alam. Kawasan ini menyimpan nilai sejarah, spiritualitas, kebudayaan, dan lingkungan yang menjadi identitas Sunda-Galuh.
"Galunggung bukan sekadar gunung atau sumber daya alam. Ini adalah ruang kehidupan yang menyimpan jejak peradaban, sistem kepercayaan, dan pandangan hidup leluhur yang diwariskan lintas generasi," ujar Aa Usep.
Warisan pemikiran tersebut, kata dia, tercermin jelas dalam naskah Sunda Kuno Amanat Galunggung (Kropak 632) yang memuat ajaran tentang kebijaksanaan, kepemimpinan, dan kewajiban menjaga kabuyutan. Bagi leluhur Sunda-Galuh, kabuyutan adalah kehormatan dan jati diri yang harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan.
Karena itu, Yayasan Tangtudibuana memandang amanat Kropak 632 sebagai tanggung jawab antargenerasi untuk menjaga Galunggung dari segala bentuk alih fungsi yang berpotensi menghilangkan nilai dan kesakralannya.
Dalam pandangan kosmologi Sunda-Galuh, manusia, alam, dan Sang Pencipta adalah kesatuan yang harus dijaga keseimbangannya. Gunung, hutan, sungai, dan mata air memiliki makna yang melampaui nilai material.
"Dengan tegas kami menolak rencana eksplorasi dan pengembangan geotermal di kawasan Gunung Galunggung. Galunggung tidak boleh diperlakukan semata sebagai objek eksploitasi tanpa menghormati nilai sejarah dan spiritualitasnya," tegasnya.
Yayasan menilai, perubahan fungsi kawasan Galunggung untuk kepentingan geotermal merupakan pelanggaran terhadap hukum kosmik dan hukum tangtu/sunatullah yang telah menjadikan bumi ngadeg sampurna dalam keseimbangan. Kepentingan energi tidak boleh mengorbankan keseimbangan alam yang manusia tidak punya kuasa untuk memulihkannya.
Menjaga Galunggung, menurut Yayasan, bukan berarti anti-pembangunan. Namun pembangunan harus memiliki batas yang jelas.
Atas dasar itu, Yayasan Tangtudibuana menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, menuntut pemerintah pusat menghentikan dan meninjau kembali rencana pengembangan geotermal di Galunggung. Kedua, meminta perusahaan dan pihak terkait menangguhkan seluruh persiapan eksplorasi. Ketiga, mendesak Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, serta pemerintah kabupaten/kota terkait segera menyampaikan keberatan dan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat.
Yayasan juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Sunda-Galuh, pemangku adat, budayawan, akademisi, pemerhati sejarah, dan komunitas lingkungan untuk merapatkan barisan menjaga Kabuyutan Galunggung melalui langkah damai, terorganisasi, dan bertanggung jawab.
"Galunggung adalah bagian dari ingatan sejarah, ruang kebudayaan, dan jati diri Sunda-Galuh yang wajib dihormati. Kemajuan sejati bukanlah kemajuan yang mengorbankan akar sejarahnya," pungkasnya.***