Media Warga+62.My.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, H. Budi Mahmud Saputra, S.E., turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi warga. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 itu digelar bersama warga Cempaka Warna di Komplek Ponpes Persis Cempaka Warna, Kelurahan Cihideung, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Minggu (11/10/2026).
Kehadiran legislator asal Dapil Jabar ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat. Ia ingin memastikan bahwa setiap program dan anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat maupun provinsi benar-benar sampai ke masyarakat dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam sambutannya di hadapan warga, Budi Mahmud menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, melakukan pengawasan langsung terhadap implementasi program pemerintah di lapangan. Kedua, menyerap aspirasi, keluhan, dan usulan masyarakat sebagai bahan evaluasi kebijakan di tingkat provinsi.
"Kami sengaja turun ke daerah untuk memastikan program dan anggaran yang diturunkan berjalan dengan baik, sesuai ketentuan, dan tepat sasaran. Selain pengawasan, kami juga ingin mendengar langsung apa yang menjadi keluhan dan usulan masyarakat," jelas Budi Mahmud.
Forum diskusi berlangsung secara terbuka dan interaktif. Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, mulai dari persoalan infrastruktur lingkungan, penyaluran bantuan sosial, akses pendidikan, hingga pengembangan UMKM dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menanggapi hal itu, Budi Mahmud memastikan seluruh masukan yang diterimanya tidak akan berhenti di forum tersebut. Ia berkomitmen membawa semua aspirasi warga ke rapat Komisi II DPRD Jawa Barat untuk dikaji lebih lanjut.
"Semua masukan akan kami bawa ke Komisi III. Data dan keluhan warga akan menjadi bahan kajian penting untuk perbaikan kebijakan dan pengawasan anggaran 2026," tegasnya.
Ia menjelaskan, Komisi II DPRD Jabar membidangi pemerintahan, otonomi daerah, dan pelayanan publik, sehingga setiap aspirasi yang berkaitan dengan hal tersebut sangat relevan untuk dirumuskan menjadi rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, Budi Mahmud juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan semangat kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan. Ia memperkenalkan istilah _Sabalongan_ yang berarti _Sauyunan_ atau bersama-sama, gotong royong.
"Mari kita bersatu dan berkolaborasi. Dengan Sabalongan, sauyunan, bersama-sama, maka setiap permasalahan bisa dicari solusinya dengan lebih cepat," ajaknya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Enan Suherlan, yang turut hadir, menjelaskan bahwa karakteristik masyarakat di wilayah Cihideung mayoritas adalah pelaku usaha dan UMKM. Untuk itu, ia menilai diperlukan pembinaan yang berkelanjutan agar UMKM di wilayah tersebut bisa naik kelas dan berdaya saing.
"Potensi UMKM di Cihideung sangat besar, perlu ada pembinaan dan dukungan permodalan yang berkelanjutan dari pemerintah," ujar Enan.***
