Media Warga+62.My.id - Peringatan Hari Santri Nasional 2026 menjadi momentum bagi Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Tasikmalaya untuk merefleksikan arah pembangunan daerah. Melalui istigasah dan diskusi publik bertajuk "Refleksi Hari Santri: Menakar Arah Pembangunan Kota Santri", GP Ansor mendorong evaluasi kritis terhadap implementasi nilai-nilai kesantrian di Kota Tasikmalaya.
Kegiatan tersebut digelar di Kantor PCNU Kota Tasikmalaya, Jumat (23/10/2026), dihadiri oleh kader GP Ansor, santri, akademisi, dan unsur masyarakat sipil.
Ketua PC GP Ansor Kota Tasikmalaya, Bubung Nizar, mengatakan bahwa predikat Kota Santri yang disandang Kota Tasikmalaya selama ini perlu dibuktikan melalui kebijakan publik yang nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar menjadi jargon tahunan.
"Jangan sampai Kota Santri hanya menjadi identitas dan slogan yang terus digaungkan setiap tahun, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak tercermin dalam arah pembangunan," kata Bubung.
Menurutnya, semangat kesantrian harus hadir dalam kebijakan yang adil, keberpihakan kepada masyarakat kecil, dan pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Bubung menegaskan, Hari Santri tidak cukup diperingati melalui seremoni dan kegiatan simbolis semata. Momentum ini harus menjadi ruang refleksi untuk menilai apakah nilai pengabdian, kemandirian, kepedulian sosial, dan keadilan telah menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan.
"Pembangunan kota tidak semestinya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur fisik. Aspek pemerataan, kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta ruang partisipasi warga juga harus menjadi ukuran keberhasilan," jelasnya.
Ia mempertanyakan, apakah masyarakat Kota Tasikmalaya sudah benar-benar merasakan keadilan, kesejahteraan, dan pelayanan yang baik sebagai konsekuensi dari identitas Kota Santri.
"Identitas religius harus punya konsekuensi dalam kebijakan. Jangan sampai nilai-nilai yang kita banggakan justru berhenti pada simbol dan narasi," tegasnya.
Lebih lanjut, Bubung menekankan pentingnya membuka ruang dialog yang sehat antara pemerintah, organisasi kepemudaan, pesantren, akademisi, dan masyarakat sipil. Kritik terhadap pembangunan, menurutnya, harus dipandang sebagai bentuk kepedulian warga terhadap masa depan daerah, bukan sebagai bentuk permusuhan terhadap pemerintah.
Melalui diskusi publik tersebut, GP Ansor ingin menghadirkan ruang pertukaran gagasan sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih aktif mengawal kebijakan pembangunan.
Adapun istigasah yang menjadi bagian dari kegiatan dimaknai sebagai ikhtiar spiritual yang perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial.
"Cinta terhadap kota bukan berarti kita harus diam terhadap persoalan yang ada. Justru karena peduli, kita perlu berani bertanya, mengkritisi, dan memberikan masukan agar pembangunan berjalan lebih baik," tambah Bubung.
GP Ansor berharap refleksi Hari Santri dapat menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen. Pemerintah, organisasi kepemudaan, komunitas, dan masyarakat sipil perlu membangun komunikasi serta kolaborasi agar kebijakan yang dihasilkan semakin responsif.
"Pada akhirnya, predikat Kota Santri tidak cukup diukur dari kuatnya identitas keagamaan yang ditampilkan, tetapi juga dari kemampuan daerah menerjemahkan nilai-nilai kesantrian menjadi keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari," pungkasnya.***