Media Warga+62.My.id - Aksi pengambilan paksa unit kendaraan di jalan oleh oknum debt collector atau yang sering disebut Mata Elang (Matel) kian meresahkan masyarakat Kota Tasikmalaya.
Menanggapi banyaknya laporan warga, Polda Jawa Barat bersama Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menggelar razia premanisme, juru parkir liar, dan mata elang di kawasan Dadaha, Kota Tasikmalaya beberapa waktu lalu.
Razia ini dilakukan sebagai upaya penertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang merasa terintimidasi oleh aksi penagihan di jalanan yang kerap dilakukan secara arogan.
Menanggapi maraknya keluhan masyarakat terkait penarikan paksa kendaraan tersebut, Kepala OJK Tasikmalaya, Nofa Rahmawati, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi terkait perilaku debt collector di lapangan.
"Pada dasarnya perusahaan pembiayaan itu patuh pada regulasi, tapi kenyataannya memang ada penyimpangan di lapangan, sehingga ada ketidakpuasan dari masyarakat. Dan hal tersebut menjadi evaluasi terus-menerus terkait debt collector," ujar Nova, Rabu (07/10/2026).
Nova menjelaskan, debt collector merupakan pihak ketiga yang diperbolehkan oleh ketentuan OJK untuk melakukan penagihan, namun harus tetap berada dalam koridor pengawasan dan aturan yang berlaku.
Ia juga meluruskan terkait kewenangan pengawasan. Menurutnya, perusahaan pembiayaan rata-rata kantor pusatnya berada di Jakarta, sehingga pengawasan utamanya berada di ranah OJK pusat di Jakarta. Sementara OJK di daerah hanya menjalankan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen.
"Jika ada konsumen yang memang merasa dirugikan oleh industri jasa keuangan termasuk perusahaan pembiayaan, biasanya datang kepada kami dan jangan kepada yang lain. Kami akan bantu memediasi," tegasnya.
OJK Tasikmalaya mengimbau masyarakat untuk tidak takut melapor jika mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari oknum debt collector, seperti intimidasi, kekerasan, atau pengambilan paksa di jalan tanpa prosedur yang benar.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan Layanan Manajemen Strategis, OJK Tasikmalaya, Suharna, menambahkan bahwa pihaknya menyarankan agar perusahaan pembiayaan lebih transparan dalam perjanjian kredit.
Ia menyarankan agar pihak perusahaan pembiayaan mencantumkan secara rinci semua biaya yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak di dalam perjanjian pembiayaan kredit sejak awal, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
Ia menegaskan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) secara jelas melarang perusahaan pembiayaan mengambil biaya di luar kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.
"POJK melarang mengambil biaya di luar kesepakatan perjanjian. Semua harus transparan dan disepakati di awal akad," pungkas Karna.***