Media Warga+62.My.id - Kebijakan terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) terkait perubahan skema insentif bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai gelombang penolakan keras. Para pemilik yayasan dan pengelola dapur mitra BGN di wilayah Priangan Timur kompak bersuara meminta kebijakan tersebut dikaji ulang.
Desakan itu datang dari mitra yang meliputi wilayah Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Garut, hingga Kabupaten Tasikmalaya. Mereka secara tegas menolak penyesuaian insentif yang rencananya mulai diberlakukan pada 5 Oktober 2026 mendatang.
Sebelumnya, dalam perjanjian awal saat pendirian dapur SPPG, BGN menjanjikan pemberian insentif sebesar Rp 6 juta per hari selama dua tahun pertama operasional. Janji tersebut menjadi dasar bagi para mitra untuk berani berinvestasi membangun dapur.
Namun, melalui surat edaran terbaru, BGN mewacanakan perubahan sistem insentif dari yang awalnya flat atau sama rata, menjadi proporsional berdasarkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di masing-masing dapur.
Kebijakan mendadak ini sontak membuat para pengelola di daerah resah dan khawatir akan kelangsungan operasional.
"Kami mohon kepada pimpinan BGN untuk mengkaji ulang. Apa yang disampaikan Bapak Kepala BGN bahwa insentif akan dibagi sesuai jumlah KPM setiap dapur, ini sangat memberatkan kami di bawah," ujar perwakilan Mitra BGN Priangan Timur, Ucu Supriatna, usai pertemuan di Rumah Makan Semilir, Jalan Ciawi-Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (1/10/2026).
Ucu membeberkan alasan mengapa kebijakan tersebut dinilai tidak adil. Mayoritas dapur SPPG di Priangan Timur dibangun dari nol menggunakan modal pribadi para mitra, bukan dari anggaran negara. Bahkan, banyak mitra yang terpaksa meminjam dana ke perbankan dan konsorsium untuk investasi awal.
"Dana insentif itu sangat vital untuk operasional, untuk perbaikan fasilitas, menambah alat agar lebih proper, dan melengkapi administrasi. Kalau dipotong di tengah jalan, bagaimana kami bisa bertahan?" keluhnya.
Menurut para mitra, jika memang ada efisiensi anggaran, seharusnya diberlakukan sejak awal tahun, bukan diubah secara sepihak di tengah masa kontrak Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang masih berjalan.
"Lebih baik kami diajak rembug untuk menentukan keputusan. Jangan sepihak," tegas Ucu.
Dampak kebijakan ini juga dirasakan langsung oleh Yayan Caryanto, pemilik Dapur SPPG Kiarajangkung Sukahening #003 yang melayani 1.748 penerima manfaat. Ia mengaku masih terbebani angsuran bank.
"Untuk membangun dapur ini kami pinjam ke bank dengan angsuran sekitar Rp 30 juta per bulan, modal saja belum tertutup. Kebijakan baru ini tentu akan berdampak buruk pada keuangan kami," kata Yayan yang juga Ketua Yayasan Mitra Insan Berdikari.
Sebagai solusi, para mitra di Priangan Timur mengusulkan agar BGN tidak menyamaratakan semua dapur. Mereka meminta diberi kesempatan dua tahun untuk berbenah, baru setelah itu dilakukan akreditasi untuk menentukan grading dan klasifikasi dapur sesuai SOP BGN. Dengan begitu, insentif bisa disesuaikan secara adil berdasarkan klasifikasi.
Dalam waktu dekat, para mitra berencana melayangkan surat resmi dan meminta audiensi langsung dengan pimpinan BGN di Jakarta untuk mempertanyakan dasar hukum dan urgensi di balik kebijakan kontroversial tersebut.***