Media Warga+62.My.id - Langkah bijak dan penuh empati ditunjukkan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd. Diky Candra Negara. Demi melayani dan mendengarkan langsung keluhan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Dadaha, ia rela membatalkan agenda penting ke Jakarta yang berkaitan dengan penyerapan anggaran untuk Kota Tasikmalaya.
Keputusan tersebut diambil Diky di tengah jadwalnya yang sangat padat pada Rabu (07/10/2026). Seharusnya, setelah menghadiri acara Kick Off Tasikmalaya Great Sale di Aula PPIK, ia harus langsung bertolak ke Jakarta untuk memenuhi undangan penting di Pemprov DKI Jakarta dan DPD RI.
"Saya tadi setelah acara di PPIK harusnya langsung ke Jakarta karena ada undangan ke Pemprov DKI jam dua siang harus sudah ada di lokasi. Tapi saya batalkan karena kasihan pada pedagang PKL di Dadaha," ungkap Diky dengan nada tegas.
Menurut Diky, para pedagang PKL di kawasan Dadaha sedang membutuhkan kehadiran pemerintah untuk memberikan kepastian terkait penataan kawasan. Ia mengaku telah menugaskan para Kepala Dinas terkait untuk turun menemui pedagang, namun tidak ada satu pun yang bersedia hadir.
Yang membuat Diky geram, bukan hanya para Kepala Dinas yang tidak hadir, malah dirinya sempat diminta untuk tidak menghadiri pertemuan dengan pedagang tersebut.
"Saya sudah tugaskan para Kepala Dinas, namun tidak ada satu pun yang bersedia. Yang membuat saya geram, malah saya disuruh jangan menghadiri," tegasnya.
Melihat kondisi tersebut, Diky menilai perlu adanya ketegasan di lingkungan pemerintahan Kota Tasikmalaya. Ia meminta kejadian ini menjadi bahan evaluasi besar agar ke depan pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama, bukan sekadar formalitas.
Meski secara struktural dirinya tidak dilibatkan secara langsung dalam tim penataan kawasan Dadaha karena sudah dibentuk tim khusus, namun sebagai Wakil Wali Kota, ia merasa memiliki beban moral dan kewajiban konstitusional untuk melayani masyarakat.
"Biarpun saya tidak dilibatkan dalam penataan kawasan Dadaha karena sudah dibentuk tim, namun saya punya beban moral dan kewajiban untuk melayani masyarakat. Pedagang PKL itu juga warga kita yang harus dilindungi dan didengarkan aspirasinya," kata Diky.
Sikap Diky ini pun mendapat apresiasi dari para pedagang PKL. Mereka merasa didengarkan dan diperhatikan. Kehadiran orang nomor dua di Kota Tasikmalaya itu dianggap memberikan angin segar di tengah ketidakpastian nasib mereka pasca penataan kawasan Dadaha.
Para pedagang berharap, pemerintah kota bisa memberikan solusi yang win-win solution, di mana penataan kawasan tetap berjalan untuk menjadikan Dadaha lebih indah, namun keberlangsungan ekonomi para pedagang kecil tetap terjamin.
Langkah yang diambil Rd. Diky Candra Negara ini menjadi contoh nyata bahwa jabatan publik adalah amanah untuk melayani rakyat, bahkan jika harus mengorbankan agenda penting sekalipun.***