Media Warga+62.My.id - Di tengah maraknya modus penipuan berkedok keuangan dan pinjaman online ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat benteng literasi keuangan masyarakat. OJK Tasikmalaya bersama Anggota Komisi XI DPR RI menggelar edukasi keuangan masif sebagai bagian dari Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026.
Kegiatan edukasi tersebut dilaksanakan di Desa Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Selasa (27/10/2026), dan diikuti sekitar 300 peserta yang terdiri dari unsur masyarakat umum, tokoh masyarakat, serta pelaku UMKM lokal.
Kepala OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati, menegaskan bahwa peningkatan literasi menjadi kunci utama agar masyarakat tidak mudah terjerat investasi bodong, pinjol ilegal, dan berbagai penipuan keuangan lainnya. Masyarakat harus dibekali kemampuan untuk memahami risiko produk keuangan sebelum memutuskan untuk menggunakannya.
"Kami mengajak masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis, sebelum menggunakan produk atau layanan keuangan. Pastikan lembaganya berizin dan penawarannya masuk akal. Akses keuangan yang luas harus diiringi pemahaman agar benar-benar membawa manfaat bagi keluarga dan usaha," ujar Nofa di hadapan peserta.
Ia menjelaskan, pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Data OJK sendiri menunjukkan masih tingginya pengaduan dari wilayah Kabupaten Ciamis. Berdasarkan data Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) OJK periode 1 Januari hingga 23 Oktober 2026, tercatat ada 330 pengaduan konsumen dari Kabupaten Ciamis.
Rinciannya, pengaduan terbanyak terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebanyak 98 pengaduan atau 29,70 persen, diikuti perilaku petugas penagihan sebanyak 62 pengaduan (18,79 persen), serta restrukturisasi atau relaksasi kredit dan pembiayaan sebanyak 33 pengaduan (10,00 persen).
Data tersebut, kata Nofa, menjadi perhatian serius OJK untuk terus memperkuat edukasi, terutama terkait pemahaman karakteristik produk, hak-kewajiban konsumen, dan mekanisme penyampaian pengaduan yang benar.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Shohibul Imam, menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk memperluas jangkauan literasi keuangan hingga ke pelosok desa. Edukasi tidak boleh hanya berhenti di perkotaan.
"Edukasi keuangan harus hadir dekat dengan masyarakat. Kami mendukung penguatan sinergi OJK, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat semakin mampu mengenali penipuan, memahami risiko pembiayaan, serta memanfaatkan layanan keuangan formal untuk kegiatan yang produktif," ujar Shohibul.
Melalui kegiatan ini, OJK juga mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat. Masyarakat diminta selalu memeriksa legalitas lembaga jasa keuangan dan memahami manfaat, biaya, serta risiko produk sebelum mengambil keputusan.
Untuk memastikan legalitas, masyarakat dapat menghubungi Kontak OJK 157 atau melalui WhatsApp resmi di nomor 081-157-157-157.
Kegiatan ini sejalan dengan tema BIK 2026, yaitu "Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera". OJK berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi, memperluas akses layanan keuangan formal, serta mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif, aman, dan berkualitas demi mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.***