Media Warga+62.My.id - Aktivitas galian yang diduga tambang bentonit tanpa izin di Jalan Raya Pamijahan, Desa Hegarwangi, Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya, terus menjadi sorotan.
Dewan Pengurus Pusat Gerakan Ajengan Muda (DPP GAM) secara resmi meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tersebut, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan oknum aparat dan perusahaan asal Cirebon, PT Sinergi Sinar Sejahtera.
Laporan pengaduan itu telah dilayangkan DPP GAM kepada Kapolres Tasikmalaya pada 22 September 2026. Pengaduan tersebut diklaim berdasar hasil investigasi lapangan per 21 Juni 2026, dokumentasi aktivitas galian, serta laporan warga sekitar.
Wakil Ketua I DPP GAM, Fiki Ardiansyah,S.Pd., M.I.Kom., menegaskan langkah ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong penyelidikan yang objektif dan transparan.
"Kami meminta penyelidikan menyeluruh untuk memastikan legalitas kegiatan di lokasi. Apakah itu benar pemerataan lahan atau sudah masuk kategori pertambangan," ujar Fiki, Minggu (28/9/2026).
Menurutnya, ada kejanggalan dalam aktivitas di lapangan. Kegiatan yang disebut sebagai pemerataan lahan atau land leveling, namun secara faktual dinilai menunjukkan pola pertambangan, seperti penggalian sistematis, penumpukan material, pemuatan, hingga pengangkutan berulang yang diduga bernilai ekonomis.
Padahal, bentonit termasuk mineral bukan logam yang pengusahaannya wajib memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan Undang-Undang Minerba.
Ia pun menilai, meski Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang RTRW 2024-2044 mengatur zona pertambangan, ketentuan tata ruang tersebut tidak otomatis menggugurkan kewajiban pelaku usaha untuk mengantongi izin pertambangan yang sah.
Selain aspek perizinan, GAM juga meminta penyidik mendalami rantai distribusi material. Mulai dari siapa yang menggali, siapa yang mengangkut, ke mana material dikirim, siapa yang menampung, hingga adanya dokumen transaksi dan aliran dana.
Dalam kaitan itu, GAM menyinggung dua pasal kunci dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2025.
Pasal 158 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin. Sementara Pasal 161 mengatur pertanggungjawaban bagi pihak yang menampung, mengangkut, memanfaatkan, hingga menjual mineral yang diduga berasal dari tambang ilegal.
Jika ditemukan keterlibatan badan hukum, maka Pasal 163 tentang pertanggungjawaban pidana korporasi juga perlu didalami. Namun, GAM menegaskan penyebutan nama PT Sinergi Sinar Sejahtera dalam laporan tidak serta-merta membuktikan kesalahan.
"Itu masih dugaan yang perlu dibuktikan lewat dokumen, kontrak, dan bukti transaksi. Kami mengedepankan asas praduga tak bersalah," tegas Fiki.
Tak hanya itu, GAM juga mendorong Propam dan fungsi pengawasan internal Polri untuk memeriksa secara terpisah dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian yang namanya tercantum dalam pengaduan.
Pemeriksaan tersebut, menurut GAM, harus melihat apakah ada hubungan antara oknum dengan pelaku di lapangan, termasuk potensi penyalahgunaan wewenang. Jika ada indikasi penerimaan uang, suap, gratifikasi atau pemerasan, harus dibuktikan sesuai unsurnya masing-masing, baik secara pidana maupun etik berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Hingga kini, DPP GAM berharap Polres Tasikmalaya dan Polda Jabar menangani kasus ini secara profesional dan terbuka. GAM juga membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang disebutkan, termasuk oknum yang diduga terlibat, pihak PT Sinergi Sinar Sejahtera, pemilik lahan, dan instansi teknis terkait, sebelum ada kesimpulan hukum yang berkekuatan tetap.
Hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan atau klarifikasi dari pihak terkait terkait dugaan tersebut.***