Massa datang sejak pagi dengan membawa spanduk dan pengeras suara. Orasi demi orasi dilayangkan menyoroti proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) The Nice Play Land yang tak kunjung tuntas. Setelah berorasi di depan gerbang, perwakilan massa akhirnya diterima audiensi di dalam komplek Balekota.
Ketua LSM Sajalur, Nanang Nurjamil, mengatakan ada tiga poin tuntutan yang mereka bawa. Tuntutan paling mendesak adalah kejelasan nasib PBG The Nice Play Land.
Menurut Nanang, proses pengurusan izin tersebut sudah berjalan delapan bulan namun masih menggantung tanpa kepastian hukum. Padahal, wahana bermain itu menyangkut mata pencaharian banyak warga.
"Delapan bulan kami menunggu kejelasan PBG Nice Play Land. Sampai hari ini tidak ada kepastian, sementara ini menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Nanang.
Ia mengungkapkan, imbas dari belum terbitnya izin tersebut, operasional Nice Play Land terpaksa ditutup. Akibatnya, 90 orang karyawan harus kehilangan pekerjaan dan kini menganggur.
"Bayangkan, 90 karyawan jadi korban, mereka nganggur karena izin tak selesai. Ini harus jadi perhatian serius Wali Kota," tegasnya.
Nanang menilai, molornya penerbitan PBG bukan karena persyaratan yang kurang. Seluruh dokumen yang diminta, kata dia, sudah dilengkapi oleh pihak pengelola. Ia menduga ada persoalan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak sinkron.
"Semua syarat sudah ditempuh. Kami curiga ada miskomunikasi antar OPD, sehingga prosesnya berlarut-larut. Jangan sampai masyarakat kecil yang dirugikan," ujarnya.
Selain soal Nice Play Land, massa juga membawa dua tuntutan lain. Mereka meminta Wali Kota Tasikmalaya membuka ruang dialog yang lebih terbuka dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL). Selama ini, PKL dinilai kesulitan mendapat akses komunikasi saat menghadapi persoalan penertiban dan relokasi.
Terakhir, mereka mendorong Pemkot Tasikmalaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor perizinan usaha yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi warga.
Menanggapi aksi tersebut, Asisten Daerah 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Tasikmalaya, Hanafi, yang menerima langsung perwakilan massa, mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib.
Ia menyebut aspirasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Terkait PBG Nice Play Land, pihaknya berjanji segera melakukan koordinasi lintas dinas.
"Kami menyambut baik masukan dari masyarakat, ini jadi evaluasi kami. Untuk PBG Nice Play Land, kami akan segera koordinasikan dengan DPMPTSP, Dinas PUTR dan dinas terkait lainnya," ujar Hanafi.
Ia belum bisa memastikan apakah keterlambatan itu karena ada miss komunikasi atau memang ada persyaratan regulasi yang belum terpenuhi. Namun ia memastikan akan segera ditindaklanjuti.
"Prinsipnya akan kami tindak lanjuti secepatnya agar ada kejelasan," pungkasnya.***